Sejarah Singkat Program Studi

Secara historis Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) merupakan pecahan dari jurusan Jinayah Siyasah. Sebelum menjadi jurusan Jinayah Siyasah, pada awalnya yaitu tahun 1985 merupakan Jurusan Muamalah Jinayah  (Perdata dan Pidana Islam). Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1995 Jurusan Muamalah Jinayah  (Perdata dan Pidana Islam) dikembangkan menjadi 2 (dua) Jurusan, yaitu Jurusan Jinayah Siyasah yang berfokus pada pengembangan kajian ilmu hukum pidana dan tatanegara/politik Islam dan Jurusan Muamalah yang berkonsentrasi pada pengembangan kajian ilmu ekonomi Islam. 
Pada tahun 1999, Direktorat Binbaga Islam Departemen Agama RI melakukan penataan perizinan Jurusan/Program Studi di lingkungan PTAIN. Atas dasar kebijakan tersebut, dikeluarkan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor: E/48/99, yang dikenal dengan istilah “SK pemutihan”, yang menetapkan penyelenggaraan Jurusan dan Program Studi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Atas dasar SK inilah digunakan nomenklatur Jurusan Jinayah Siyasah, suatu Jurusan yang ada di Fakultas Syariah pada saat itu.
Selanjutnya Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menindaklanjuti SK Dirjen Binbaga Islam itu dengan mengeluarkan SK Rektor No. 30 Tahun 2000, yang menetapkan penyelenggaraan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas-Fakultas di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Melalui SK Rektor ini  kemudian ditetapkan nomenklatur Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana-Tata Negara). Melalui SK Rektor itu pula, terbentuklah 2 (dua) Konsentrasi pada Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana-Tata Negara), yaitu Konsentrasi Pidana Islam dan Konsentrasi Tata Negara. 
Berdasarkan Hasil Rapat Senat Fakultas Syariah dan Hukum pada 13 Juni 2007, Program Studi ini sedikit disempurnakan namanya menjadi menjadi Program Studi Jinayah Siyasah (Kepidanaan dan Ketatanegaraan Islam) dengan tetap memiliki 2 (dua) Konsentrasi dengan sedikit perubahan nama, yaitu Konsentrasi Kepidanaan Islam (Jinayah Syar’iyyah) dan Konsentrasi Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar’iyyah). 
Dalam perkembangan terakhir, di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), terkait pengembangan Program Studi, lahirlah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.  PMA ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012. Kedua peraturan perundang-undangan ini sangat penting untuk dirujuk ketika melakukan pendirian dan pengembangan Program Studi di lingkungan PTAI.
Dalam rangka menindaklanjuti kedua peraturan perundang-undangan ini, melalui surat nomor Un.01/R/OT.00.1/480/2015 tertanggal 5 Maret 2015 Rektor UIN Jakarta mengajukan permohonan penyesuaian nomenklatur Program Studi Ahwal Syakhshiyyah menjadi Hukum Keluarga, Jinayah Siyasah menjadi Siyasah (Hukum Tata Negara), Jinayah Siyasah menjadi Jinayah (Hukum Pidana Islam), dan perbandingan Mazhab dan Hukum menjadi Perbandingan Mazhab. Berdasarkan surat Rektor tersebut, selanjutnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2192 tahun 2015 tertanggal 14 april 2015 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. 
Dengan keluarnya SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan restrukturisasi menjadi 2 (dua) Program Studi, yaitu (1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan (2) Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah). Selanjutnya, Rektor UIN Jakarta mengeluarkan SK No. 145 Tahun 2016 tentang pengalihan mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Ketatanegaraan Islam ke Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Kepidanaan Islam ke Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)