BERITA FSH, Teater lt. 2 - Mengatur relasi intelijen dan partai politk memiliki nilai penting dalam menjaga demokrasi. Hubungan yang simbiotik dinilai dapat bekrontribusi dalam menyehatkan demokrasi. Namun sebaliknya, politisasi intelijen bakal menggerus nilai demokrasi. 

Hal tersebut mengemuka dalam peluncuran dan diskusi buku “Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik: Kekuatan dan Tantangan di Era Demokrasi", karya Sudiyatmiko Aribowo yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (9/7/2026). 

Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Pengajar HTN UIN Jakarta Nur Rohim Yunus, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Afwan Faizin, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fitria, Ph.D, dan mahasiswa UIN Jakarta.  

Penulis buku Sudiyatmiko Aribowo mengatakan cara untuk mendorong relasi simbiotik antara intelijen dan partai politik tak lain dengan jalan transparansi. “Transparansi adalah satu-satunya jembatan yang memisahkan sinergi produktif dari politisasi destruktif dalam relasi intelijen dan partai politik,” ucapnya. 

Lebih lanjut Miko, demikian ia disapa, menyebutkan sinergi produktif antara intelijen dan partai politik akan menyehatkandemokrasi bila terdapat garis pemisah yang jelas dan tegas antara kepentingan negara dan kepentingan elektoral. “Karena politisasi intelijen bukan sekadar pelanggaran etika, namun ancaman skistensial bagi kepercayaan publik terhadap seluruh sistem demokrasi,” tegas Miko.  

Buku yang terdiri dari 8 bab ini akan memandu bagi akademisi dan praktisi sebagai dasar akademik dalam membuat keputusan strategis yang membutuhkan data yang sahih. “Buku ini hadir sebagai panduan akademis dan praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi intelijen,” sebut Miko. 

Sementara dalam kesempatan sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pemilu  tidak hanya dipertaruhkan di kotak suara namun terkait juag dengan informasi dan kekuasaan. “Buku ini membedah relasi antara intelijen dan partai politik bukan semata-mata persoalan keamanan nasional, tetapi juga berkaitan langsung dengan integritas Pemilu, kesetaraan kompetisi politik, dan kualitas demokrasi,” sebut Bagja. 

Lebih lanjut Bagja menyebutkan dalam setiap kontestasi Pemilu, informasi strategis menjadi salah satu sumber daya yang sangat bernilai. Oleh karena itu, sambung Bagja, muncul potensi tarik-menarik kepentingan terhadap informasi intelijen. “Informasi mengenai preferensi pemilih, dinamika politik, potensi konflik, hingga ancaman keamanan memiliki nilai penting dalam pengambilan keputusan politik,” tegas Bagja. 

Pengajar HTN UIN Jakarta Nur Rohim Yunus mengatakan parpol mutlak membutuhkan pasokan data strategis intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Namun, Rohim mengingatkan agar relasi yang dibangun berdasarkan hukum. “Relasi parpol-intelijen harus berbasis koordinasi hukum, bukan komando rahasia penguasa,” tandas Rohim. (RFAR)