Berita Fsh, Pekalongan — Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN/Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sri Hidayati, M.Ag., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyyah) Indonesia (APHUTARI) yang berlangsung pada 23–25 September 2026 di Hotel Dafam, Pekalongan.

Munas ke-3 APHUTARI menjadi forum strategis bagi para pengelola dan akademisi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyyah) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas perkembangan keilmuan, penguatan kelembagaan, serta arah pengembangan pendidikan hukum tata negara. Tahun ini, forum mengangkat isu manifestasi ekoteologi dalam kebijakan green constitution di Indonesia.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan perspektif hukum tata negara dengan agenda perlindungan dan kelestarian lingkungan. Gagasan tersebut juga sejalan dengan tema besar konferensi, yaitu “Reconstructing Indonesia’s Legal Politics: Law Enforcement and Sustainable Environmental Democracy”, yang menyoroti pentingnya rekonstruksi politik hukum, penegakan hukum, serta penguatan demokrasi lingkungan yang berkelanjutan.

Selain agenda akademik, Munas ke-3 APHUTARI juga menjadi forum evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2022–2026. Dalam kesempatan tersebut, Sri Hidayati, M.Ag., yang menjalankan amanah sebagai Bendahara Keuangan APHUTARI, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Pengurus.

Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi selama satu periode kepengurusan. Forum Munas memberikan ruang kepada para anggota untuk mencermati pelaksanaan program dan tata kelola organisasi sekaligus merumuskan arah APHUTARI pada periode berikutnya.

Munas ke-3 APHUTARI juga menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2026–2030. Berdasarkan hasil musyawarah, Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. dari UIN Purwokerto terpilih sebagai Ketua Umum APHUTARI. Sebelumnya, Wildan Humaidi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal APHUTARI.

Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan pelantikan pengurus APHUTARI periode 2026–2030 yang turut dihadiri oleh Rektor UIN Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.

Keikutsertaan Ketua Program Studi HTN/Siyasah FSH UIN Jakarta dalam Munas ke-3 APHUTARI menjadi bagian dari komitmen FSH UIN Jakarta untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi akademik di tingkat nasional. Forum tersebut juga menjadi ruang bagi Program Studi HTN/Siyasah untuk berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, politik hukum, serta isu lingkungan dalam perspektif hukum dan konstitusi.

Melalui keterlibatan aktif dalam APHUTARI, FSH UIN Jakarta terus mendorong penguatan peran program studi dalam menjawab berbagai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, sekaligus memperluas sinergi dengan perguruan tinggi dan akademisi hukum tata negara di tingkat nasional.(Nsc)