Berita Fsh, Zoom Meeting – Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (PUSFAHIM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sukses menggelar Diskusi Publik secara daring melalui Zoom Meeting dan tayangan langsung YouTube pada Sabtu, 18 April 2026. Acara yang mengangkat tema "Penyelenggaraan Haji 2026: Prospek, Tantangan dan Harapan di Tengah Gejolak Timur Tengah" ini menyedot perhatian tinggi, dihadiri lebih dari 250 peserta dari ragam latar belakang mulai dari calon jemaah haji, penyuluh, pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), hingga kalangan akademisi.

Kegiatan dibuka oleh Musa Wardi, S.H., M.H., Sekretaris Eksekutif Pusfahim, dan diskusi dipandu oleh Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H. yang juga ketua LKBH FSH UIN Jakarta.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC, dalam sambutannya menyoroti kompleksitas penyelenggaraan haji 2026 yang dihadapkan pada tantangan transisi kelembagaan dan krisis geopolitik global.

"Haji kali ini adalah tantangan terbesar karena menjadi pengalaman pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah, dan dihadapkan pada kondisi geopolitik di tengah perang yang belum tuntas antara AS-Israel dan Iran," ungkap Prof. Maksum. Beliau menegaskan bahwa ketidakpastian global ini berdampak langsung pada sektor ekonomi dan energi, khususnya memicu kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur).

Lebih lanjut, dalam aspek syariah, Prof. Maksum menekankan krusialnya penyelesaian isu-isu fikih seperti tata kelola pembayaran DAM serta penerapan skema murur (melintas) di Muzdalifah. Beliau menyambut baik rumusan fatwa dari para ulama yang sangat mendukung kelancaran ibadah haji. Menutup sambutannya, Prof. Maksum menyampaikan apresiasi atas kiprah PUSFAHIM yang turut mendongkrak reputasi FSH UIN Jakarta, yang mana saat ini kesembilan program studinya telah berakreditasi unggul dan mendapatkan akreditasi internasional.

Jaminan Keamanan Saudi dan Konsep Fiqh Taisir

Sebagai Keynote Speaker, Ketua PUSFAHIM sekaligus Guru Besar FSH UIN Jakarta, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A., memberikan angin segar terkait keamanan ibadah haji. Beliau mengutip hasil pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi, H.E. Mr. Faisal Bin Abdullah H. Amodi, yang menegaskan bahwa pemerintah Saudi menjamin penuh keamanan jemaah haji, sehingga secara fiqhiyyah tidak ada halangan (mani') untuk menunaikan ibadah di tanah suci.

Terkait kepadatan dan inovasi ibadah, Prof. Ni'am menekankan pentingnya penerapan Fiqh Taisir Manhaji (kemudahan metodologis yang berpijak pada syariat). "Ada skema pergerakan murur (melintas) di Muzdalifah tanpa harus turun dari bus. Bagi jemaah lansia atau yang uzur syar'i, hal ini dibenarkan secara syariat, bukan sekadar mabit (bermalam) pura-pura," terang Prof. Ni'am.

Kesiapan Kementerian Haji dan Aturan Ketat Arab Saudi

Pada haji tahun 1447 H / 2026 M ini, sejarah baru terukir dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), kementerian baru bentukan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Bina Haji dan Umrah, Dr. K.H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum, memastikan kesiapan keberangkatan sudah mendekati 100%. "Mulai tanggal 21 April insyaallah jemaah haji sudah masuk asrama dan 22 April sudah mulai diterbangkan ke tanah suci," tegas Dirjen Puji.

Beliau juga mengingatkan pentingnya menaati aturan ketat Arab Saudi tahun ini. Jemaah dilarang keras mencoba berangkat tanpa visa haji resmi, serta sangat ditekankan mengenai istita'ah (kemampuan) kesehatan demi meminimalisasi angka wafat jemaah haji.

Tantangan Tata Kelola: Sistem Baru bagi Biro Travel dan Pengelolaan Keuangan

Dari sektor swasta, Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur, membeberkan transformasi pelayanan di era relasi Business-to-Business-to-Consumer (B2BC). Dengan sistem digital Masyar Nusuk yang sangat terstruktur dari pihak Saudi, jaminan kepastian fasilitas (hotel, tenda) untuk Haji Khusus menjadi sangat jelas. Namun, hal ini menuntut kedisiplinan dan adaptasi luar biasa dari asosiasi travel.

Dukungan operasional ibadah bagi jemaah reguler juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP FK-KBIHU, Drs. K.H. E. Sunidja, M.M., M.Ag. Beliau menyambut positif langkah pemerintah memfasilitasi skema Murur dan Tanazul (pemindahan ke hotel sebagian jemaah agar tenda Mina tidak terlalu sesak) karena dinilai sangat membantu kenyamanan jemaah lansia.

Dari sudut pandang pengelolaan dana, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr. H. Indra Gunawan, SIP., SE. MSc, memaparkan pentingnya strategi jangka panjang. Ia melontarkan gagasan progresif untuk merombak sistem dari sekadar belanja procurement (pengadaan) menjadi investment (investasi). "Dengan dana 180 triliun rupiah, alangkah baiknya jika BPKH bisa masuk sebagai investor pada perusahan (syarikah) layanan di Saudi, sehingga nilai tawar (bargaining power) dan kehormatan bangsa kita lebih tinggi," usul Indra.

Acara ini ditutup lewat tengah malam dengan penuh antusiasme, ditandai dengan berbagai pertanyaan kritis audiens seputar dampak kenaikan avtur, efisiensi petugas haji, dan keadilan distribusi dana manfaat. Seluruh elemen penyelenggara ibadah haji pun bersepakat untuk bersinergi memastikan kesuksesan ibadah jemaah, dengan target pulang menjadi Haji yang Mabrur.(Nsc)