BERITA FSH, Jakarta— Sebanyak 105 mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti kegiatan Law Venture pada Senin, 2 November 2026. Sebuah penjelajahan edukatif yang digagas oleh Departemen Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara.

Bagi para peserta, kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk menjembatani teori-teori akademis dari ruang perkuliahan dengan realitas praktik ketatanegaraan di panggung politik nasional. Setelah disambut oleh Penanggung Jawab (Person in Charge) Humas DPR RI, para mahasiswa mengawali agenda dengan mengunjungi Museum DPR RI.  Di lorong-lorong museum, peserta diajak menelusuri rekam jejak perjalanan sistem perwakilan rakyat Indonesia mulai dari dinamika parlemen tahun 1954 hingga transformasi lembaga legislatif pada era kontemporer.

Berbagai artefak sejarah, dokumen krusial, hingga maket arsitektur Kompleks Parlemen turut dipelajari secara mendalam.   "Melihat langsung jejak sejarah ini memberikan perspektif baru bahwa konstitusi dan parlemen kita lahir dari proses panjang yang sangat dinamis," ujar salah satu peserta di sela-sela tur museum.  

Usai tur museum, acara berlanjut ke sesi utama di ruang pertemuan yang dibuka dengan sambutan resmi. Ketua HMPS Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Falih Rizky Anhari, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana experiential learning bagi para calon sarjana hukum. "Teori tentang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tentu akan jauh lebih bernyawa ketika kita menyaksikan secara langsung bagaimana dapur perumusan kebijakan itu bekerja," tegas Falih.

Pranata Humas Sekretariat Jenderal DPR RI, Andita Ramadhani, menyambut hangat kedatangan rombongan mahasiswa. Dalam pemaparannya, Andita mengulas fungsi konstitusional DPR RI—termasuk komposisi 580 anggota dewan periode 2024–2029, mekanisme pembentukan undang-undang, penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), postur APBN, hingga instrumen pengawasan kelembagaan seperti hak interpelasi dan angket.

Puncak dari seluruh rangkaian Law Venture berlangsung saat mahasiswa memasuki sesi Get Into The Role atau Simulasi Rapat Kerja Parlemen. Ruang sidang seketika berubah menjadi forum perdebatan yang hangat namun tetap terstruktur.   Peserta dibagi ke dalam beberapa fraksi tiruan untuk membedah draf riil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Persyaratan Tenaga Pendidik (Guru). Fokus perdebatan tertuju pada Pasal 92 Ayat (1) yang mengatur kualifikasi akademik minimum S1 serta kewajiban sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dinamika antar-fraksi berlangsung aktif:

- Sejumlah fraksi bertahan pada argumen wajib sertifikasi demi menjamin mutu serta standar pendidikan nasional.

- Fraksi lainnya mendorong opsi alternatif agar akses menjadi tenaga pendidik tidak terhambat oleh beban administratif di awal karir.

Melalui simulasi ini, mahasiswa merasakan secara langsung rumitnya proses menyelaraskan berbagai kepentingan politik dan aspirasi publik ke dalam pasal-pasal undang-undang.