FSH UIN Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Gelar Policy Lab Bahas Strategi Indonesia terhadap Afghanistan dan Isu Perempuan di Era Taliban
FSH UIN Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Gelar Policy Lab Bahas Strategi Indonesia terhadap Afghanistan dan Isu Perempuan di Era Taliban

BERITA FSH, Ruang Rapat Madya - Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Policy Lab bertajuk “Strategi Kebijakan Indonesia terhadap Afghanistan” pada 25 November 2025. Kegiatan terbatas yang hanya diikuti oleh internal Kementerian Luar Negeri dan sivitas akademika FSH UIN Jakarta ini menjadi forum diskusi strategis untuk merumuskan pemahaman lebih mendalam mengenai empat tahun pemerintahan Taliban serta prospek arah kebijakan Indonesia ke depan.

Acara dibuka dengan sambutan Dekan FSH UIN Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC., kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ricky E.V. Ichsan, Direktur Asia Selatan dan Tengah, yang menguraikan posisi diplomatik Indonesia dalam isu Afghanistan serta tantangan hubungan bilateral setelah perubahan rezim.

Sesi seminar menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Budi Suryasaputra, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Kabul periode 2021–2025, membuka diskusi dengan paparan “Afghanistan di Bawah Taliban 2021–2024”, memberikan gambaran langsung mengenai situasi pemerintahan, keamanan, dan kehidupan masyarakat di lapangan. Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Mohammad Ayub Mirdad yang membahas “Taliban 2.0” serta dinamika baru yang membedakan periode ini dari pemerintahan Taliban sebelumnya.

Kegiatan ini semakin kaya dengan kontribusi para akademisi FSH UIN Jakarta. Prof. Amany Lubis menyampaikan perspektif penting tentang kondisi perempuan di bawah pemerintahan Taliban, menyoroti pembatasan akses pendidikan, partisipasi publik, serta urgensi pendekatan berbasis gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Dr. Atep, dosen Hubungan Internasional, menambahkan analisis geopolitik kawasan dan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi multilateral. Sementara Dr. Mahfud, dosen Hukum Internasional, membahas aspek legal global termasuk isu pengakuan pemerintahan Taliban, hak asasi manusia, dan peran organisasi internasional.

Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab yang berjalan konstruktif dan interaktif, menunjukkan komitmen kedua institusi dalam memperkuat pemahaman dan kontribusi terhadap isu-isu global, khususnya Afghanistan.

Melalui forum ini, FSH UIN Jakarta dan Kementerian Luar Negeri menegaskan pentingnya kolaborasi akademis dan kebijakan dalam menghadapi dinamika internasional, sekaligus mendorong lahirnya gagasan strategis untuk kepentingan diplomasi Indonesia.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 22.28.10WhatsApp Image 2025-11-27 at 22.28.09

WhatsApp Image 2025-11-27 at 22.28.09 (2)WhatsApp Image 2025-11-27 at 22.28.09 (1)