Jakarta, Berita FSH Online- Kamis, 10 Juni 201 Pusat Hukum dan Layanan Hubungan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 9-10 Juni 2021 secara daring dan luring. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi PPID di lingkungan UIN Jakarta dan membekali peserta yang berasal dari beberapa fakultas-fakultas di lingkungan UIN untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan informasi publik.

Fakultas Syariah dan Hukum turut hadir dalam acara PPID. Kegiatan tersebut sangat mendukung proses Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) yang sedang disiapkan oleh FSH UIN Jakarta. Tim yang hadir dalam acara tersebut yaitu Syahrul Adams, Wakil Dekan Bidang Akademik, Muhammad Maksum, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Saroni, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Nurlaili Rahmawati, Wakil Sekretaris Tim Implementasi ZI WBK.

Dalam kegiatan tersebut Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang bersifat publik dari penyelenggara informasi publik. Akses tersebut terejawantahkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut dijabarkan  lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.