Bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS IH) menggelar acara Expert Meeting: Legal Anotasi Revisi UU KPK. Dengan narasumber Fahmi Muhammad Ahmadi, Indra Rahmatullah, dan Ismail Hasani, bertempat di Ruang Rapat Madya Lt. 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (30/1).

Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI mengatakan, agenda ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan saran dari akademika FSH terkait isu korupsi bertajuk Legal Anotasi Revisi UU KPK. Hasil Expert Meeting ini nantinya akan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam membahas korupsi di YLBHI.

Kegiatan ini secara resmi di buka oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik, Syahrul Adam, dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa pada dasarnya kegiatan ini merupakan agenda yang bagus karena mengangkat isu-isu yang sedang hangat di negeri ini dan mengucapkan selamat kepada HMPS Ilmu Hukum karena sukses dalam menyelenggarakan acaranya.

Di tempat yang berbeda Dekan FSH UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menegaskan kegiatan yang diselenggarakan oleh HMPS Ilmu Hukum sangat menarik, mengingat Revisi UU KPK masih menuai pro dan kontra. Dengan melibatkan mahasiswa, hal dapat mndorong keterlibatan mahasiswa untuk berperan aktif dan kritis kebijakan dan hukum saat ini.| Panji