Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Artikel

Wajah hukum tidaklah berbentuk dalam dimensi yang tunggal, esa dan berdimensi dalam satu ruang lingkup saja. Wajah hukum sebenarnya adalah terdiri dari berbagai dimensi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi masyarakat di mana hukum itu berada. Dalam kalimat yang lain, hukum akan berbeda beda dari tempat yang satu dengan tempat lainnya.

Variasi dari bentuk-bentuk hukum dimaksud merupakan realitas dari pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu tidak saja terjadi dalam level lokal tetapi juga dalam level intenasional (dunia). Satu hal yang tidak dapat terbantahkan adalah pluralisme hukum akan terjadi dengan tidak dapat dihindari.

Di level lokal, pluralisme hukum akan ditemui dari banyaknya praktik-praktik hukum khususnya masalah keperdataan antar daerah yang berbeda dari segi materi (subtansi) dan pelaksanaannnya. Demikian pula dengan pluralisme hukum di level dunia yang terdiri dari berbagai sistem hukum di antaranya civil law, anglosaxon, sosialis dan hukum Islam yang berbeda dari segi tradisi, subtansi dan pelaksanannya pula.

Dalam perkembangannya, di era globalisasi sekarang ini masalah-masalah hukum kontemporer seperti hubungan antara agama dengan negara khususnya permasalahan hukum keluarga, hukum ekonomi dan kaitannya antara agama dan politik di suatu negara.

Mozaik dari pluralisme hukum tersebut menjadi bagian penting sebagai rujukan sumber hukum dalam rangka pembentukan hukum (legal making) dan penegakan hukum (law enforcement). Pluralisme yang eksis di negara Indonesia bahkan tidak bisa menyendiri lagi dengan menutup sistem hukum dunia lainnya tapi berkonvergensi dengan sistem hukum lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan studi tentang perbandingan hukum pula. Di samping itu, pluralisme dan perbandingan sistem hukum ini, akan memberikan gambaran yang jelas perbedaan, persamaan dan faktor-faktor yang mempegaruhi perbedaan dan persamaan itu.

Bagi pembentuk hukum (legislator) pluralisme dan perbandingan sistem hukum menjadi perhatian dan titik sentral untuk mempertimbangkan rumusan hukum yang mengakomodir seluruh lapisan strata masyarakat sehingga diharapkan dengan mempertimbangkan pluralisme dan perbandingan sistem hukum. Hukum dapat berjalan secara efektif dan mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Bagi penegakan hukum (law enforcement) khususnya bagi hakim tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam amar putusannya karena sesuai dengan amanat Undang-Undang seorang hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan mempertimbangkan kondisi sistem hukum masyarakat yang dihadapinya.

Bagi akademisi, pluralisme dan perbandingan sistem hukum dapat memberikan pandangan lain/insight berbeda dan memperkaya khazanah intelektual khususnya di lingkungan Fakutas Syariah dan Hukum. Apalagi, rencana fakultas berencana untuk memperdalam peta kurikulum berbasis internasional. Lebih dari itu, civitas akademika FSH dapat mempertajam kembali pandangan-pandangan perbandingan hukum tersebut dalam berbagai forum-forum akademik seperti penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
Hari Pertama


” Tema ini penting untuk kita untuk mengetauhi bagaimana eropa mempengaruhi hukum Islam, khususya Sistem di Eropa dan Hukum Islam termasuk Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi di Eropa. Oleh karena itu, ini ksempatan bagi kita semua untuk memperdalam dan bertanya terkait isu yang disampaikan oleh oleh Profesor Loius.”

 

 

Terkait dengan permasalahan agama dan negara, di beberapa negara masih memperbolehkan pernikahan sejenis. Poligami masih diberikan kesempatan bagi warga negara yang ingin melakukan tetapi jika ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi pidana. Praktik poligami juga diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap janda-janda yang ada. Namun diberikan aturan yang ketat.

Untuk hukum lokal, pada dasarnya di Eropa sangat sekular. Oleh karena itu, tindakan-tindakan keagamaan yang berkaitan dengan individu negara tidak ikut campur secara mendalam. Namun demikian dalam menjalankan keyakinannya seperti perayaan hari-hari keagamaan, negara tetap memberikan ruang kepada lembaga keagamaan tertentu. Praktik ini biasanya dilakukan di Perancis, Belgia, Belanda, Luksemburg dan Austria.

Syarat untuk mengajukan perceraian karena didasarkan salah satu pasangan berganti agama/murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian. Jika salah satu pasangan melanggar kesepakatan perjanjian sebelum pernikahan maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Hak asuh anak di Eropa juga menarik. Berdasarkan ketentuan hukum internasional, anak mempunyai hak dasar yaitu: No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions. Kapan dan umur berapa seorang anak boleh memilih agama ?. Tidak ada batasan umur di antara negara-negara, tetapi di beberapa negara seperti di Austria, seorang anak yang berumur 14 tahun boleh memilih agama meskipun agama yang dipilih berbeda dengan orang tuanya. Bagaimana agama anak jika kedua orang tuanya berbeda agama?. Ada beberapa jalan keluar yang bisa ditempuh yaitu:

  1. Anak tersebut mengikuti agama yang dianut oleh mayoritas keluarga di negara atau wilayahnya.
  2. Meminta bantuan seorang psikolog untuk menentukan arah keyakinan agama mana yang dimaui oleh anak
  3. Pendekatan sinkretisme yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk memeluk berbagai agama yang dia inginkan.
  4. Pandangan sekuler. Pandangan ini menegaskan untuk tidak menyuruh atau menunda kepada anak untuk memeluk agama apapun sampai dia dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku.

 

Dalam hukum keperdataan (hukum kontrak), semua hukum yang ada di eropa harus masuk ke dalam hukum negara termasuk hukum islam. Jika hukum islam atau hukum asing masuk ke dalam hukum negara maka harus dipastikan hukum asing tersebut harus mengandung kepastian dan tidak multi tafsir.

Dalam perundang-udangan di eropa adalah tidak dilarang untuk melakukan perbuatan diskrminasi jika ada orang yang akan melakukan perjanjian dengan menggunakan dasar agama. Negara memberikan kebebasan sngat besar. Dengan begitu maka kontrak-kontrak yang berdasar agama sekarang sudah mulai berkembang.  Jika ada warga yang mau memakai hukum agama sebagai dasar dalam melakukan kontrak, negara tetap memberikan pengakuan dengan cara kontrak tersebut dilakukan oleh organisasi keagamaan yang kemudian dilegalisasi oleh negara.

Ada tiga cara untuk memasukkan norma-norma agama dalam kontrak yaitu:

  1. Secara terang-terangan dimasukkan dalam isi kontrak.
  2. Bona fide implementation: memasukkan kesepakatan-kesepakatan norma tersebut di semua klausula kontrak.
  3. Dimasukkan secara proporsional antara ketentuan agama dengan ketentuan hukum perjanjian umum.

lembaga penyelesian sengketa juga akan jadi masalah, jika kita memasukan aau memakai norma agama dalam kontrak yang kita buat, maka akan pakai hakim yang mana?. Hakim di eropa tidak berwenang untuk mengadili kontrak yang mendasarkan pada agama.

 

Hari Kedua


” Islam tidak hanya menjadi masalah sendiri di eropa tetapi bukan hanya Islam yang menjadi masalah akan tetapi lebih besar dari itu. Poin saya Islam adalah agama, tetapi masalah itu bukan hanya bermasalah pada Islam saja tetapi¬† juga kadang pada agama selain Islam. Sebagai contohnya, larangan memakai burka atau cadar yang menutupi semua muka. Dalam hal yang lain adalah seorang yang ingin hidup bersama, alasan yang paling rasional dan logis adalah mereka yang hidup bersama bisa melihat wajah pasangannya. Sehingga ada aturan yang yang membolehkan untuk hidup bersama. Hal lain juga masalah keperawanan juga di eropa hal penting, karena seseorang yang akan memasuki dunia pernikahan ukuran perawan adalah hal yang penting. Akan tetapi, di Eropa masalah keperawanan itu dikembalikan kepada pasangan masing-masing, hakim tidak bisa mendefinisikannya. Oleh karena itu masalah keperawanan adalah bukan subjektifitas dari Islam saja tetapi subjektifitas dari pasangan masing-masing. ”

 
Pengadilan negara tidak berkompeten atau tidak diperbolehkan untuk memeriksa dan mengadili norma-norma agama. Namun demikian pengadilan negara berhak memeriksa apabila norma agama tersebut sudah menjadi fakta. Sebagai contohnya ada kasus di SD bahwa ada perempuan yang memakai hijab dan mempertahankan memakainya hijabnya di sekolah. Kasus ini menjadi pelanggaran di sekolah dan akhirnya sampai ke pengadilan. Hakim saat itu tidak ingin mengambil intepretasi dari kewajiban alquran yang mewajibkan memakai hijab.

 

Bagaimana dengan pengertian agama bagi Eropa ?. Ada pengertian sempit dan luas. Tetapi saya ingin memberikan definisi yang tengah-tengah yaitu memberikan kesempatan orang untuk mempraktikkan apa yang dia yakini. Politik dan identitas keagaamaan. Tidak ada kolom agama di kartu identitas. Kebebasan beragama itu sangat dilindungi. Politisi yang mengemukakan pendapatnya sangat dilindungi juga. Tetapi jika partai politik berbasis agama yang bertendensi untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negara, maka hal tersebut dibatasi bahkan dilarang. Ada satu contoh yaitu Kisah Pak Gunduz ketika dalam debat di Tv Turki memberikan argumentasinya bahwa jika Sharia menjadi hukum maka semua aspek akan bagus. Tapi ketika di akhir debat dia sudah ditunggu oleh Jaksa dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah hate speech di mana dalam hukum internasional adalah perbuatan yang melanggar hukum karena mengandung kebencian terhadap agama, rasis dan diskriminasi.

Tetapi ketika pemuka agama mengatakan bahwa tindakan nikah sejenis, atau aborsi adalah tindakan amoral, maka negara juga menghormati pendapat dari pemuka agama tersebut.

April 18, 2017

PUBLIC LECTURE PROF. LOUIS LEON CHRISTIANS (UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN BELGIUM)

Wajah hukum tidaklah berbentuk dalam dimensi yang tunggal, esa dan berdimensi dalam satu ruang lingkup saja. Wajah hukum sebenarnya adalah terdiri dari berbagai dimensi yang disesuaikan […]
April 18, 2017

PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI BEKAL SARJANA HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

Gd. FSH, Berita FSH Online – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah menyelenggarakan Pelatihan Mediasi pada Selasa-Rabu (11-12/4) di Aula Madya Lt. 1 UIN Jakarta. […]
April 17, 2016

Ruang Dekan

  Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum 2015-2019 difokuskan pada tiga tahapan utama. Penekanan pengembangan fakultas mencakup aspek sistem dan sarana prasarana untuk menunjang pola kerja akademik […]