Rektor Tanda Tangani MoU dengan BAZNAS

R. Teater Lt. 2 FSH, Berita FSH Online— UIN Jakarta dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sepakat meneken nota kesepahaman tentang optimalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Rabu (7/6/2017). Nota kesepahaman diteken Rektor Prof. Dr. Dede Rosyada MA dan Ketua Baznas Prof. Dr. Bambang Sudibyo MA.

Nota Kesepahaman dengan Nomor 009/MoU/P/BAZNAS/03/2017 dan Nomor Un.01/R/OT.01.6/560/2017 tentang Pendidikan, Penelitian dan Teknologi serta  Pengabdian kepada Masyarakat berjangka waktu dua tahun sejak ditandatangani. Wilayah kerjasamanya sendiri mencakup pendidikan, penelitian, penulisan buku, dan pengabdian masyarakat dalam paradigma optimalisasi fungsi zakat sebagai sarana keagamaan sekaligus instrumen pemberdayaan umat.

Penandatanganan nota kesepahaman sendiri diapresiasi positif rektor. Menurutnya, zakat merupakan sarana keagamaan yang berdampak pada kemandirian sosial ekonomi umat. “Zakat bisa menjadi instrumen ekonomi yang penting dalam menaikan derajat hidup umat. Dengan zakat kita bisa mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan hidup mereka,” tandasnya.

Senada dengan rektor, Bambang menilai, zakat merupakan instrumen ekonomi yang sebetulnya efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan ketertinggalan hidup umat. Menurutnya, akar kemiskinan dan ketertinggalan di Indonesia dan dunia bisa diatasi seandainya fungsi zakat bisa dioptimalkan.

“Pemilihan UIN Jakarta sebagai mitra dalam optimalisasi zakat didasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya, ketersediaan sumber daya dengan berbagai produk riset-akademisnya yang bisa mengoptimalkan fungsi zakat bagi kepentingan hidup umat,” paparnya.

Penandatangan nota kesepahaman sendiri dihadiri sejumlah tamu undangan dan sivitas akademika. Beberapa diantaranya Direktur Utama BRI Syariah Moch. Hadi Santoso, Wakil Ketua Umum Baznas Prof. Dr. Zainul Bahar Noor SE M.Ec, Anggota Baznas Prof. Dr. Mundzir Suparta MA, dan Dekan FSH Asep Saefuddin Jahar Ph.D. (farah nh/yuni nurkamaliah/zm)

Pernyataan Sikap Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta Tentang Penggunaan Hak Angket Terhadap KPK

PERNYATAAN SIKAP

PUSAT STUDI KONSTITUSI DAN LEGISLASI NASIONAL

(POSKOLEGNAS) UIN JAKARTA

Hasil telaah Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta tentang penggunaan hak angket terhadap KPK yang diputuskan pada Jumat 28 April 2017. Terjadi banyak penolakan mengenai hal tersebut, tetapi pimpinan DPR RI khususnya Fahri Hamzah bersikukuh untuk melancarkan penggunaan hak angket terhadap KPK. Oleh karena POSKOLEGNAS UIN Jakarta memberikan telaah mengenai hal tersebut, sebagai berikut;

  1. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK mengatur secara jelas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kata “kekuasaan manapun” dimaksud ialah kekuatan yang dapt mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutf, yudikatif dan legislative, pihak-pihak lain yang terkait perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengaan alasan apapun;
  1. Penolakan KPK untuk membuka dan memberikan data pemeriksaan dalam proses penyidikan kepada Komisi III adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh membuka data dan dokumen sembarangan. Sebab jika dibuka, maka akan menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan suatu tindak pidana. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggolongkan informasi penegakan hukum sebagai informasi yang rahasia. Informasi itu dikecualikan dari sistem keterbukaan informasi publik. Pasal 17 huruf A UU. No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  • Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  • Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  • Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  • Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  • Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Informasi-informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf a itu hanya dapat dibuka di dalam sidang pengadilan. Pihak-pihak yang tanpa hak mengakses, memperoleh dan memberikan informasi yang dikecualikan maka diancam dengan hukuman pidana pasal 54 ayat 1 UU KIP.

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

  1. Hak Angket diatur dalam Pasal 79 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3 (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 79 ayat 3:

Ayat (3) Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah  dapat  berupa  kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh  Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima  TNI, Kapolri,  Jaksa Agung,  atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian;

  1. Ketentuan diatas menegaskan dengan jelas DPR RI salah jika menggunakan instrumen hak angket kepada KPK karena KPK bukan merupakan objek dari penggunaan Hak Angket sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 beserta penjelasannya. KPK tidak disebutkan dalam rumusan Pasal tersebut juga KPK bukan termasuk dalam kategori Lembaga Negara Non Kementerian. KPK adalah lembaga negara independen dan penegak hukum. Dengan kalimat yang sederhana, konstruksi Pasal tersebut mengarahkan Hak Angket kepada Lembaga Pemerintah/Eksekutif dalam hal menjalankan perintah UU dan kebijakan yang penting, startegis dan berdampak luas tetapi bukan kepada penegak hukum seperti KPK;
  1. Proses pengambilan keputusan paripurna dalam hak angket yang diadakan pada Jumat 28 April 2017 tidak memenuhi quorum. Oleh karena itu, hak angket terhadap KPK adalah batal demi hukum.

Sebagaimana fakta yang disebutkan diatas, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta dengan ini menyatakan sikap:

 

  1. Mengecam keras sikap DPR penggunaan hak angket yang secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  1. Mendesak DPR untuk dapat menghentikan intervensi dan manuver politik yang kontra-produktif terhadap pemberantasan korupsi;
  1. Mendukung KPK untuk tidak memenuhi panggilan angket yang dalam hal ini batal demi hukum.

   Jakarta, 28  April 2017

Direktur Eksekutif

 

 

 

 

Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H.

 

Sekretaris Jenderal

Nur Rohim Yunus, LL.M.

Download pernyataan

POSKOLEGNAS UIN JAKARTA Nyatakan Sikap Terhadap Peristiwa Penyiraman Air Keras Kepada Novel Baswedan

Gd. FSH, Berita FSH Online – Sehubungan dengan peristiwa menimpa Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior KPK tentang penyiraman air keras terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum tidak dikenal, dalam ini Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta bersikap tegas atas kejadian  tersebut, Selasa (11/4).

Pernyataan sikap yang dilakukan POSKOLEGNAS UIN Jakarta yaitu; (1) Mengutuk keras pelaku dan dalang kejahatan ini; (2) Menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas terhadap pelaku kejahatan tersebut; (3) Memohon agar Presiden Joko Widodo dan seluruh Jajaran Pemerintahan untuk melawan setiap upaya melemahkan KPK dan komponen di dalamnya dan berada pada garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi; dan, (4) Mengajak civitas akademika UIN Jakarta dan Alumni UIN Jakarta serta segenap masyarakat untuk mengawal dan mendukung bersama penyidikan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK.

“Ini merupakan perbuatan yang sangat brutal dan pengecut, ujar Salman Direktur Eksekutif Poskolegnas UIN Jakarta saat ditemui di ruang kerja. Mari bersama kita lawan upaya pengkerdilan KPK oleh antek-antek koruptor karena telah melanggar nilai dan norma Pancasila serta demi terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia #SAVE KPK, tambahnya lagi.[] IH

 

FSH UIN Jakarta Undang Dosen Asing dari Belgia Sebagai Dosen Tamu

Teater Lt 2 FSH, Berita FSH Online – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta undang dosen asing untuk tingkatkan pengetahuan mahasiswa dibidang hukum keluarga dan hukum kontrak, Selasa (11/4). Kedatangan dosen asing tersebut di FSH dikemas dalam sebuah kegiatan yaitu Public Lecture. Ini bukan kali pertama FSH UIN Jakarta menyelenggarakan acara tersebut. FSH sering mengundang dosen asing untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa diluar materi perkuliahan pada umumnya.

Public Lecture kali ini mengundang Prof Dr Louis-Leon Christians dari Law and Religions Unit Universite Catholique de Louvain Belgium sebagai narasumber kali ini dengan tema: European Laws Facing Religions and Islam in Family Law and Contract Law. Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan materi mengenai bagaimana hukum keluarga dan hukum kontrak yang ada di Eropa.

Dekan FSH menyambut baik terselenggaranya acara ini, ia berharap mahasiswa FSH dapat mengerti hukum yang berlaku dinegara lain dan membandingkannya dengan di Indonesia. “Selain menambah pengetahuan diluar materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen, kalian juga bisa belajar sekaligus menguji kemampuan berbahasa asing”, tambahnya lagi (11/4).

Belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas banyak pengetahuan yang perlu digali labih dalam, ujar Euis (Wadek Bid. Akademik FSH). Kagiatan ini sangat baik untuk menigkatkan kemampuan akademik dan pengetahuan mahasiswa di bidang hukum pada umumnya.[] IH

 

Laboratorium FSH Ajak Dosen Penguatan Kemampuan Baca Tulis Alquran dan Ibadah Amaliyah Mahasiswa

R. Meeting FSH, Berita FSH OnlineDalam rangka meningkatkan kemampuan membaca Alquran dan ibadah bagi mahasiswa, Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan penyamaan presepsi dalam pengajaran membaca Alquran dan Ibadah, Rabu (8/3).

Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan membaca Alquran dan Ibadah bagai mahasiswa yang nantinya menjadi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang Unggul dalam Ilmu Keislaman, Keindonesian dan Kemanusiaan serta dapat di pakai dimasyarakat nantinya. Peserta pada kegiatan ini adalah para dosen pengajar praktikum qiraat dan ibadah di lingkungan FSH UIN Jakarta yang memberikan saran dan juga sharing keilmuan diantara dosen pengajar praktikum tersebut.

Dahulu UIN Jakarta tidak kesulitan dalam pengembangan ilmu Alquran dan ibadah amaliyah, sebab mahasiswanya kebanyakan merupakan santri-santri lulusan pesantren. Namun, pada perkembangannya dengan dibukanya program studi umum dan sistem seleksi masuk mahasiswa baru yang terus berkembang di UIN Jakarta, mahasiswa UIN Jakarta tidak lagi dari santri-santri lulusan pondok pesantren kebanyakan, tetapi juga minat siswa lulusan sekolah umum juga semakin meningkat.

Dekan FSH menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, “ini sangat baik, dengan dipertemukannya para dosen pengajar, nantinya akan ditemukan kesepahaman dalam pembelajaran pada materi tersebut.” Mari kita bersama meningkatkan kemampuan mahasiswa FSH dalam membaca Alquran dan dan Ibadah amaliyahnya, kelak lulusan FSH akan terjun dimasyarakat, ungkapnya lagi, (8/3). [] IH