Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

INDONESIA DARURAT KORUPSI DAN DEMOKRASI

Selama 72 tahun Indonesia merdeka dan sudah 7 (tujuh) kali pergantian presiden, ternyata Indonesia belum menunjukkan kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi. Praktek korupsi terus berlanjut seolah sudah menjadi budaya para elit penguasa di daerah maupun pusat. Hal ini sangat menciderai semangat reformasi yang meruntuhkan kekuasaan orde baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang aktif dan gencar dalam pemberantasan korupsi justru diserang dari berbagai sisi. Berbagai upaya pelemahan KPK dilakukan oleh para elit politik mulai dari upaya Revisi UU KPK, Kriminalisasi Pimpinan KPK, dibentuknya Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI, dan kriminalisasi serta upaya pembunuhan terhadap pegawai KPK Novel Baswedan yang sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya.

Ditengah tengah upaya pelemahan tersebut, KPK tidak gentar dalam melakukan pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu melalui operasi tangkap tangan, KPK menangkap Advokat dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dirjen Perhubungan Laut, dan Wali Kota Tegal. Keterlibatan Advokat dalam praktik korupsi di negeri ini menambah catatan kelam dan merusak semangat anti korupsi, bukan sekali ini saja Advokat menjadi tersangka Tindak Pidana Korupsi. Keterlibatan advokat dalam praktik korupsi sudah menjadi rahasia bersama. Advokat yang terlibat dalam praktik korupsi justru mencoreng profesi Advokat yang merupakan salah satu penegak hukum di negeri ini dan seyogyanya mengawal semangat anti korupsi.

Terlepas dari rumusan normatifnya, korupsi dapat didefenisikan sebagai tindakan yang “busuk”. Tindakan koruptif telah merusak demokratisasi yang menjadi cita reformasi. Korupsi telah membusukan proses poilitik menghabat pemerataan ekonomi dan pembangunan dan pada akhirnya melanggengkan ketidakadilan. Warga Negara masih senantiasa berjarak dengan hak asasinya akibat praktik praktik busuk yang dijalankan oleh elit Negara.

Demi pembangunan infrastruktur, industri, pertambangan dan perkebunan skala besar, para elit penguasa sering kali berdalih semuanya dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan daerah. Akan tetapi yang terjadi adalah perampasan tanah, penindasan, politik upah murah, dan pengerukan sumber daya alam yang berlebihan berimbas pada rusaknya lingkungan dan bertambahnya kemiskinan serta dijadikan lahan untuk korupsi. Hak ekonomi, sosial dan budaya dijadikan tumbal demi pemuasan hasrat busuk para penguasa.

Disamping itu, lemah dan tidak adanya usaha nyata pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Negara mengabaikan tanggungjawabnya terhadap peristiwa masa lalu. Hal ini diperparah dengan terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas. Melalui Perppu tersebut Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan secara sepihak dan secara sewenang-wenang, hal ini merupakan contoh nyata suatu pembusukan dalam kehidupan berdemokrasi.

Berangkat dari situasi di atas, kami para peserta Pendidikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Anti Korupsi yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Advokat Indonesita (PERADI) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan;

  1. Bahwa Pelemahan-pelemahan KPK menunjukkan kemunduran semangat anti korupsi;
  2. Bahwa Advokat terlibat korupsi mencoreng prefesi advokat yang sejatinya adalah salah satu penegak hukum;
  3. Bahwa pembangungan Infrastruktur demi kepentingan bersama adalah kebohongan besar, tanpa diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat dan jaminan perlindungan lingkungan hidup;
  4. Bahwa tidak tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu merupakan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan;
  5. Bahwa terbitnya Perppu Ormas merupakan kegagalan pemerintah dalam mengawal demokrasi dan merupakan suatu pelanggaran HAM;

Oleh karenanya, Peserta PKPA Anti Korupsi 2017 menyatakan;

  1. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala upaya pelemahan-pelemahan KPK;
  2. Mendesak DPR RI untuk menghentikan Pansus Hak Angket KPK;
  3. Mendesak Pemerintah untuk menuntaskan Kasus yang menimpa Penyidik KPK, Novel Baswedan;
  4. Mendorong KPK untuk segera melakukan pembenahan Internal jika di dalam tubuh KPK terdapat upaya pelemahan dari dalam KPK itu sendiri;
  5. Mendorong Lembaga Peradilan untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
  6. Mendorong Organisasi Advokat untuk tegas menindak advokat yang terlibat korupsi dan memberikan pemahaman serta terang terangan menolak praktik korupsi diberbagai sektor;
  7. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas tindak pidana korupsi mengatas-namakan pembengunan dan berdampak pada perampasan lahan dan terjadinya kerusakan lingkungan;
  8. Mendesak Pemerintah untuk segera mencabut Perppu Ormas;
  9. Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Pelanggaran HAM yang berat Masa lalu;
  10. Mendesak pemerintah memberikan perlindungan dan menhentikan segala kriminalisasi terhadap Petani, Nelayan, Buruh serta memberikan bukti nyata bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat Adat;
  11. Mengajak seluruh tatanan masyarkat untuk mengawal dan menyerukan Anti Korupsi di Indonesia.

Jakarta, 31 Agustus 2017

Peserta PKPA Anti Korupsi 2017

Fela Angreni / LBH Banda Aceh / 0852 6044 5757                     Hidayatulloh / UIN Jakarta / 0857-8151- 6768

Gusti Sulistio / LBH Medan / 0853 5898 0473                            Sekar Banjaran Aji / ELSAM / 0812 8776 9880

Andri Alatas / LBH Pekanbaru / 0823 9223 0410                        Indra Suryanto / KPRI – Jakarta / 0852 2347 1465

Rian Sibarani / LBH Pekanbaru / 081278431163                         Lalola Easter / ICW – Jakarta / 0812 9011 2168

Arwal Chaniago / LBH Padang / 0852 6303 6883                        Feri Kusuma / KontraS / 0811 8300 575

Ozi Gumetra / LBH Padang / 0823 9121 6871                             Reza Dwi H/ PBHI – Jawa Barat / 0857 2008 8738

Pernando Simbolon / LBH Padang / 0821 6976 5115                   Riefqi Zulfikar / LBH Bandung / 0895 3470 27770

Kodri Ubaidillah / LBH Bandar Lampung / 0822 8007 3014        Ihsan Adzillah / LBH Bandung / 0857 2256 6493

Muhamad Zaenuri / LKBH Banten / 0877-7225-5161                  Rizky Putra Edry / LBH Semarang / 0823 8680 7165

Maulana Ishaq / LBH Jakarta / 0819 0600 3683                          Ivan Wagner / LBH Semarang / 0812 2576 7492

Monica Yolanda / LBH Jakarta / 081315584834                         Meila Nurul F/ LBH Yogyakarta / 0857 8921 3091

Andi Asyraf / UIN Jakarta / 0812 8030 4930                               Akbar Ridho Arifin / LBH Surabaya / 0821 3906 9474

Adeb Davega Prasna / UIN Jakarta / 0823 9167 0839                  Juanda Albert Mandena / LBH Bali / 0857 9231 1707

Muhammad Ishar Helmi / UIN Jakarta / 0812 9117 9663                Frank Tyson K/ LBH Manado / 0852 5630 3949

Burhanatut Dyana / UIN Jakarta / 0823 1182 5080                      Jalrahman Djawas / Lembaga Mitra Lingkungan

                                                                                                 Maluku Utara / 0823 4628 1525

August 31, 2017

Pernyataan Sikap Peserta PKPA Anti Korupsi 2017 (YLBHI, PERADI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) : “INDONESIA DARURAT KORUPSI DAN DEMOKRASI”

INDONESIA DARURAT KORUPSI DAN DEMOKRASI Selama 72 tahun Indonesia merdeka dan sudah 7 (tujuh) kali pergantian presiden, ternyata Indonesia belum menunjukkan kemajuan demokrasi dan hak asasi […]
August 25, 2017

FSH UIN Jakarta Miliki Doktor Baru Bidang Ilmu Falak

Gd. SPs UIN Jakarta, Berita FSH Online – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kini memiliki Doktor baru bidang Ilmu Falak. Ucapan selamat disampaikan […]
August 18, 2017

FSH UIN Jakarta Jalin Kerjasama dengan PERADI dan YLBHI Selenggarakan PKPA Anti-Korupsi

Gd. YLBHI, Berita FSH Online – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjalin kerjasama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia […]
August 16, 2017

3 Prodi Dilingkungan FSH UIN Jakarta Siapkan Akreditasi Nasional dan Internasional

Bogor, Berita FSH Online – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarid Hidayatullah Jakarta kembali siapkan 3 Program Studinya ikuti akreditasi nasional dan internasional. Untuk mempersiapkan hal […]