PERNYATAAN SIKAP

PUSAT STUDI KONSTITUSI DAN LEGISLASI NASIONAL

(POSKOLEGNAS) UIN JAKARTA

Hasil telaah Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta tentang penggunaan hak angket terhadap KPK yang diputuskan pada Jumat 28 April 2017. Terjadi banyak penolakan mengenai hal tersebut, tetapi pimpinan DPR RI khususnya Fahri Hamzah bersikukuh untuk melancarkan penggunaan hak angket terhadap KPK. Oleh karena POSKOLEGNAS UIN Jakarta memberikan telaah mengenai hal tersebut, sebagai berikut;

  1. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK mengatur secara jelas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kata “kekuasaan manapun” dimaksud ialah kekuatan yang dapt mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutf, yudikatif dan legislative, pihak-pihak lain yang terkait perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengaan alasan apapun;
  1. Penolakan KPK untuk membuka dan memberikan data pemeriksaan dalam proses penyidikan kepada Komisi III adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh membuka data dan dokumen sembarangan. Sebab jika dibuka, maka akan menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan suatu tindak pidana. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggolongkan informasi penegakan hukum sebagai informasi yang rahasia. Informasi itu dikecualikan dari sistem keterbukaan informasi publik. Pasal 17 huruf A UU. No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  • Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  • Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  • Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  • Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  • Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Informasi-informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf a itu hanya dapat dibuka di dalam sidang pengadilan. Pihak-pihak yang tanpa hak mengakses, memperoleh dan memberikan informasi yang dikecualikan maka diancam dengan hukuman pidana pasal 54 ayat 1 UU KIP.

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

  1. Hak Angket diatur dalam Pasal 79 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3 (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 79 ayat 3:

Ayat (3) Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah  dapat  berupa  kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh  Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima  TNI, Kapolri,  Jaksa Agung,  atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian;

  1. Ketentuan diatas menegaskan dengan jelas DPR RI salah jika menggunakan instrumen hak angket kepada KPK karena KPK bukan merupakan objek dari penggunaan Hak Angket sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 beserta penjelasannya. KPK tidak disebutkan dalam rumusan Pasal tersebut juga KPK bukan termasuk dalam kategori Lembaga Negara Non Kementerian. KPK adalah lembaga negara independen dan penegak hukum. Dengan kalimat yang sederhana, konstruksi Pasal tersebut mengarahkan Hak Angket kepada Lembaga Pemerintah/Eksekutif dalam hal menjalankan perintah UU dan kebijakan yang penting, startegis dan berdampak luas tetapi bukan kepada penegak hukum seperti KPK;
  1. Proses pengambilan keputusan paripurna dalam hak angket yang diadakan pada Jumat 28 April 2017 tidak memenuhi quorum. Oleh karena itu, hak angket terhadap KPK adalah batal demi hukum.

Sebagaimana fakta yang disebutkan diatas, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta dengan ini menyatakan sikap:

 

  1. Mengecam keras sikap DPR penggunaan hak angket yang secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  1. Mendesak DPR untuk dapat menghentikan intervensi dan manuver politik yang kontra-produktif terhadap pemberantasan korupsi;
  1. Mendukung KPK untuk tidak memenuhi panggilan angket yang dalam hal ini batal demi hukum.

   Jakarta, 28  April 2017

Direktur Eksekutif

 

 

 

 

Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H.

 

Sekretaris Jenderal

Nur Rohim Yunus, LL.M.

Download pernyataan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *