Pernyataan Sikap Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta Tentang Penggunaan Hak Angket Terhadap KPK

PERNYATAAN SIKAP

PUSAT STUDI KONSTITUSI DAN LEGISLASI NASIONAL

(POSKOLEGNAS) UIN JAKARTA

Hasil telaah Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta tentang penggunaan hak angket terhadap KPK yang diputuskan pada Jumat 28 April 2017. Terjadi banyak penolakan mengenai hal tersebut, tetapi pimpinan DPR RI khususnya Fahri Hamzah bersikukuh untuk melancarkan penggunaan hak angket terhadap KPK. Oleh karena POSKOLEGNAS UIN Jakarta memberikan telaah mengenai hal tersebut, sebagai berikut;

  1. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK mengatur secara jelas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kata “kekuasaan manapun” dimaksud ialah kekuatan yang dapt mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutf, yudikatif dan legislative, pihak-pihak lain yang terkait perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengaan alasan apapun;
  1. Penolakan KPK untuk membuka dan memberikan data pemeriksaan dalam proses penyidikan kepada Komisi III adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh membuka data dan dokumen sembarangan. Sebab jika dibuka, maka akan menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan suatu tindak pidana. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggolongkan informasi penegakan hukum sebagai informasi yang rahasia. Informasi itu dikecualikan dari sistem keterbukaan informasi publik. Pasal 17 huruf A UU. No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  • Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  • Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  • Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  • Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  • Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Informasi-informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf a itu hanya dapat dibuka di dalam sidang pengadilan. Pihak-pihak yang tanpa hak mengakses, memperoleh dan memberikan informasi yang dikecualikan maka diancam dengan hukuman pidana pasal 54 ayat 1 UU KIP.

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

  1. Hak Angket diatur dalam Pasal 79 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3 (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 79 ayat 3:

Ayat (3) Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah  dapat  berupa  kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh  Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima  TNI, Kapolri,  Jaksa Agung,  atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian;

  1. Ketentuan diatas menegaskan dengan jelas DPR RI salah jika menggunakan instrumen hak angket kepada KPK karena KPK bukan merupakan objek dari penggunaan Hak Angket sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 beserta penjelasannya. KPK tidak disebutkan dalam rumusan Pasal tersebut juga KPK bukan termasuk dalam kategori Lembaga Negara Non Kementerian. KPK adalah lembaga negara independen dan penegak hukum. Dengan kalimat yang sederhana, konstruksi Pasal tersebut mengarahkan Hak Angket kepada Lembaga Pemerintah/Eksekutif dalam hal menjalankan perintah UU dan kebijakan yang penting, startegis dan berdampak luas tetapi bukan kepada penegak hukum seperti KPK;
  1. Proses pengambilan keputusan paripurna dalam hak angket yang diadakan pada Jumat 28 April 2017 tidak memenuhi quorum. Oleh karena itu, hak angket terhadap KPK adalah batal demi hukum.

Sebagaimana fakta yang disebutkan diatas, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta dengan ini menyatakan sikap:

 

  1. Mengecam keras sikap DPR penggunaan hak angket yang secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  1. Mendesak DPR untuk dapat menghentikan intervensi dan manuver politik yang kontra-produktif terhadap pemberantasan korupsi;
  1. Mendukung KPK untuk tidak memenuhi panggilan angket yang dalam hal ini batal demi hukum.

   Jakarta, 28  April 2017

Direktur Eksekutif

 

 

 

 

Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H.

 

Sekretaris Jenderal

Nur Rohim Yunus, LL.M.

Download pernyataan

TIM Debat FSH UIN Jakarta Kembali Boyong Piala Bergilir Prof Sri Soemantri di Padjajaran Law Fair 2017

Bandung, Berita FSH Online – Tim debat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta kembali harumkan nama UIN Jakarta di kancah nasional. Tim debat FSH meraih juara 1 Debat Hukum Tingkat Nasional Padjajaran Law Fair 2017 yang memperebutkan piala bergilir Prof Sri Soemantri, (21-23/4).

Pada babak penyisihan dan semifinal mereka dipertemukan dengan beberapa tim besar yang sudah biasa bergulat di pertarungan debat hukum, mereka diataranya: UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pelita Harapan, Univesitas Hasanuddin, dan Universitas Brawiijaya, (21-23/4). Dan pada babak final Tim debat FSH UIN Jakarta berhasil menyingkarkan lawannya Tim Sekolah Tingi Ilmu Hukum Jentera, (23/4).

Tim debat FSH UIN Jakarta terdiri dari: Nila Tari (IH/6), M. Faiz Putra Sanel (IH/6), Zul Amirul Haq (IH/6), didampingi oleh Ksatria Imam Nugraha (IH/6) sebagai official team. Kemenangan mereka tidak luput dari kerja keras dan bimbingan dari pendahulu dan dosen pembimbing mereka. Turut membimbing dan mengawal mereka yaitu M. Raziv Barakah SH (jawara debat konstitusi 2015), Hamalatul Qur’ani (jawara debat konstitusi 2016), M. Reza Baihaqi (Ketua MCC/jawara debat Diponegoro Law Fair dan Padjajaran Law Fair), dan segenap team MCC UIN Jakarta yang ikut menyaksikan kompetisi tersebut.

Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga dalam kompetisi yang dselenggarakan FH UNPAD di kota kembang, tahun 2014 Tim debat FSH UIN Jakarta berhasil memboyong Piala Prof Sri Soemantri Kompetisi Debat Hukum Padajajaran Law Fair 2014 yang pertama kali. Kemudian tahun 2016 meraih juara 2 pada kompetisi yang sama dan tahun 2017 mereka kembali meraih juara 1 dan mempersembahkan Piala Prof Sri Soemantri kepada FSH UIN Jakarta.

Capaian Tim Debat FSH UIN Jakarta pecahkan rekor kampus hukum yang  berdiri di podium Debat Hukum Padjajaran Law Fair UNPAD sebanyak 3 kali. Disamapaikan oleh salah satu dosen pembimbing mereka Dr (c) Ismail Hasani SH MH : 3 dari 7 top of mind orang-orang yang mendengar nama FSH UIN Jakarta adalah sebagai langganan juara (sang juara).

Dekan dan segenap pimpinan FSH UIN Jakarta merasa bangga dan gembira atas capaian yang didapat oleh Tim debat FSH. Ini merupakan tradisi yang baik dan membangakan, tradisi juara telah kalian petahankan, pungkas Asep (Dekan). Kalian tidak mengharumkan nama FSH UIN Jakarta tetapi juga FSH di lingkungan PTKIN yang dapat bersaing dengan kampus umum, ungkapnya. Selamat atas capainnya, hasil tidak akan mengkhianati usaha teman-teman, ini merupakan kaderisasi yang baik, tambahnya lagi. [] IH

Komisi Yudisial Ajak FSH UIN Jakarta Bersama 11 Fakultas Hukum di Indonesia Jaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Bogor, Berita FSH  Online –  Sudah menjadi rutinitas tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia menyelenggarakan program kemitraan dengan beberapa Fakultas Hukum di Indoensia. Program kemitraan tersebut berupa kegiatan Klinik Etik dan Hukum dengan sasaran mahasiswa yang dilaksanakan selama 1 tahun. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut KY RI mengundang 1 orang mentor dari beberapa Fakultas Hukum Mitra Kerjasama untuk mengikuti Training of Trainer mentor Klinik Etik dan Hukum, Bogor (18-21/4).

FSH UIN Jakarta merupakan salah satu dari mitra kerjasama program klinik etik dan hukum yang gagas oleh Komisi Yudisial RI. Beberapa Fakultas Hukum lain diantaranya: FH Universitas Andalas, FH Universitas Pasundan, FH Universitas Sriwijaya, FSH UIN Sunan Ampel, FH Universitas Hasanudin, FH Universitas Diponegoro, FH Universitas Negeri Sebelas Maret, FH Universitas Tanjungpura, FH Universitas Mulawarman, FH Universitas Islam Indonesia, dan FH Universitas Samratulangi sebagai mitra yang senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan dan keluhuran hakim.

Pada tahun ini, dalam pelaksanaan klinik etik dan huku Komisi Yudisal merubah dari tujuan awal penyelenggaraan kegiatan. Awal terselenggaranya pada tahun 2015 bertujuan mempersiapkan hakim yang potensial. Kemudian pada perkembangannya kewenangan Komisi Yudisial dikurangi setelah adanya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dan tahun 2016 bertujuan mempersiapkan calon penegak hukum yang berintegritas. Selanjutnya, tahun 2017 fokus pada advokasi peradilan yakni melahirkan kader pencegahan perbuatan merendahkan hakim dan pengadilan (melalui program advokasi).

Dekan FSH UIN Jakarta menyambut baik terselenggaranya program kemitraan ini. FSH UIN Jakarta sedang giat melakukan banyak kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga negara, ujar Asep Saepudin Jahar (Dekan). Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dibidang hukum khususnya dalam profesi hukum dan sekaligus nantinya diperuntukan sebagai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), ungkapnya. Kami berharap, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidamg hukum dan kedepan menjadi bekal bagi mahasiswa yang ini terjun ke dunia profesi hukum memiliki integeritas serta profesionalitas, tambahnya lagi.

Program ini akan diselenggarakan serentak pada bulan Mei pada beberapa Fakultas Hukum Mitra Kerjasama Komisi Yudisial RI dan berlangsung selama 6 bulan. Ini merupakan tahun kedua bagi FSH UIN Jakarta sebagai mitra kerjasama Komisi Yudisial RI, diharapkkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan para mahasiswa yang faham mengenai etika profesi hukum dan dapat menerapkannya kelak. [] IH

PUBLIC LECTURE PROF. LOUIS LEON CHRISTIANS (UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN BELGIUM)

Wajah hukum tidaklah berbentuk dalam dimensi yang tunggal, esa dan berdimensi dalam satu ruang lingkup saja. Wajah hukum sebenarnya adalah terdiri dari berbagai dimensi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi masyarakat di mana hukum itu berada. Dalam kalimat yang lain, hukum akan berbeda beda dari tempat yang satu dengan tempat lainnya.

Variasi dari bentuk-bentuk hukum dimaksud merupakan realitas dari pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu tidak saja terjadi dalam level lokal tetapi juga dalam level intenasional (dunia). Satu hal yang tidak dapat terbantahkan adalah pluralisme hukum akan terjadi dengan tidak dapat dihindari.

Di level lokal, pluralisme hukum akan ditemui dari banyaknya praktik-praktik hukum khususnya masalah keperdataan antar daerah yang berbeda dari segi materi (subtansi) dan pelaksanaannnya. Demikian pula dengan pluralisme hukum di level dunia yang terdiri dari berbagai sistem hukum di antaranya civil law, anglosaxon, sosialis dan hukum Islam yang berbeda dari segi tradisi, subtansi dan pelaksanannya pula.

Dalam perkembangannya, di era globalisasi sekarang ini masalah-masalah hukum kontemporer seperti hubungan antara agama dengan negara khususnya permasalahan hukum keluarga, hukum ekonomi dan kaitannya antara agama dan politik di suatu negara.

Mozaik dari pluralisme hukum tersebut menjadi bagian penting sebagai rujukan sumber hukum dalam rangka pembentukan hukum (legal making) dan penegakan hukum (law enforcement). Pluralisme yang eksis di negara Indonesia bahkan tidak bisa menyendiri lagi dengan menutup sistem hukum dunia lainnya tapi berkonvergensi dengan sistem hukum lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan studi tentang perbandingan hukum pula. Di samping itu, pluralisme dan perbandingan sistem hukum ini, akan memberikan gambaran yang jelas perbedaan, persamaan dan faktor-faktor yang mempegaruhi perbedaan dan persamaan itu.

Bagi pembentuk hukum (legislator) pluralisme dan perbandingan sistem hukum menjadi perhatian dan titik sentral untuk mempertimbangkan rumusan hukum yang mengakomodir seluruh lapisan strata masyarakat sehingga diharapkan dengan mempertimbangkan pluralisme dan perbandingan sistem hukum. Hukum dapat berjalan secara efektif dan mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Bagi penegakan hukum (law enforcement) khususnya bagi hakim tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam amar putusannya karena sesuai dengan amanat Undang-Undang seorang hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan mempertimbangkan kondisi sistem hukum masyarakat yang dihadapinya.

Bagi akademisi, pluralisme dan perbandingan sistem hukum dapat memberikan pandangan lain/insight berbeda dan memperkaya khazanah intelektual khususnya di lingkungan Fakutas Syariah dan Hukum. Apalagi, rencana fakultas berencana untuk memperdalam peta kurikulum berbasis internasional. Lebih dari itu, civitas akademika FSH dapat mempertajam kembali pandangan-pandangan perbandingan hukum tersebut dalam berbagai forum-forum akademik seperti penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
Hari Pertama


” Tema ini penting untuk kita untuk mengetauhi bagaimana eropa mempengaruhi hukum Islam, khususya Sistem di Eropa dan Hukum Islam termasuk Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi di Eropa. Oleh karena itu, ini ksempatan bagi kita semua untuk memperdalam dan bertanya terkait isu yang disampaikan oleh oleh Profesor Loius.”

 

 

Terkait dengan permasalahan agama dan negara, di beberapa negara masih memperbolehkan pernikahan sejenis. Poligami masih diberikan kesempatan bagi warga negara yang ingin melakukan tetapi jika ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi pidana. Praktik poligami juga diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap janda-janda yang ada. Namun diberikan aturan yang ketat.

Untuk hukum lokal, pada dasarnya di Eropa sangat sekular. Oleh karena itu, tindakan-tindakan keagamaan yang berkaitan dengan individu negara tidak ikut campur secara mendalam. Namun demikian dalam menjalankan keyakinannya seperti perayaan hari-hari keagamaan, negara tetap memberikan ruang kepada lembaga keagamaan tertentu. Praktik ini biasanya dilakukan di Perancis, Belgia, Belanda, Luksemburg dan Austria.

Syarat untuk mengajukan perceraian karena didasarkan salah satu pasangan berganti agama/murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian. Jika salah satu pasangan melanggar kesepakatan perjanjian sebelum pernikahan maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Hak asuh anak di Eropa juga menarik. Berdasarkan ketentuan hukum internasional, anak mempunyai hak dasar yaitu: No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions. Kapan dan umur berapa seorang anak boleh memilih agama ?. Tidak ada batasan umur di antara negara-negara, tetapi di beberapa negara seperti di Austria, seorang anak yang berumur 14 tahun boleh memilih agama meskipun agama yang dipilih berbeda dengan orang tuanya. Bagaimana agama anak jika kedua orang tuanya berbeda agama?. Ada beberapa jalan keluar yang bisa ditempuh yaitu:

  1. Anak tersebut mengikuti agama yang dianut oleh mayoritas keluarga di negara atau wilayahnya.
  2. Meminta bantuan seorang psikolog untuk menentukan arah keyakinan agama mana yang dimaui oleh anak
  3. Pendekatan sinkretisme yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk memeluk berbagai agama yang dia inginkan.
  4. Pandangan sekuler. Pandangan ini menegaskan untuk tidak menyuruh atau menunda kepada anak untuk memeluk agama apapun sampai dia dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku.

 

Dalam hukum keperdataan (hukum kontrak), semua hukum yang ada di eropa harus masuk ke dalam hukum negara termasuk hukum islam. Jika hukum islam atau hukum asing masuk ke dalam hukum negara maka harus dipastikan hukum asing tersebut harus mengandung kepastian dan tidak multi tafsir.

Dalam perundang-udangan di eropa adalah tidak dilarang untuk melakukan perbuatan diskrminasi jika ada orang yang akan melakukan perjanjian dengan menggunakan dasar agama. Negara memberikan kebebasan sngat besar. Dengan begitu maka kontrak-kontrak yang berdasar agama sekarang sudah mulai berkembang.  Jika ada warga yang mau memakai hukum agama sebagai dasar dalam melakukan kontrak, negara tetap memberikan pengakuan dengan cara kontrak tersebut dilakukan oleh organisasi keagamaan yang kemudian dilegalisasi oleh negara.

Ada tiga cara untuk memasukkan norma-norma agama dalam kontrak yaitu:

  1. Secara terang-terangan dimasukkan dalam isi kontrak.
  2. Bona fide implementation: memasukkan kesepakatan-kesepakatan norma tersebut di semua klausula kontrak.
  3. Dimasukkan secara proporsional antara ketentuan agama dengan ketentuan hukum perjanjian umum.

lembaga penyelesian sengketa juga akan jadi masalah, jika kita memasukan aau memakai norma agama dalam kontrak yang kita buat, maka akan pakai hakim yang mana?. Hakim di eropa tidak berwenang untuk mengadili kontrak yang mendasarkan pada agama.

 

Hari Kedua


” Islam tidak hanya menjadi masalah sendiri di eropa tetapi bukan hanya Islam yang menjadi masalah akan tetapi lebih besar dari itu. Poin saya Islam adalah agama, tetapi masalah itu bukan hanya bermasalah pada Islam saja tetapi  juga kadang pada agama selain Islam. Sebagai contohnya, larangan memakai burka atau cadar yang menutupi semua muka. Dalam hal yang lain adalah seorang yang ingin hidup bersama, alasan yang paling rasional dan logis adalah mereka yang hidup bersama bisa melihat wajah pasangannya. Sehingga ada aturan yang yang membolehkan untuk hidup bersama. Hal lain juga masalah keperawanan juga di eropa hal penting, karena seseorang yang akan memasuki dunia pernikahan ukuran perawan adalah hal yang penting. Akan tetapi, di Eropa masalah keperawanan itu dikembalikan kepada pasangan masing-masing, hakim tidak bisa mendefinisikannya. Oleh karena itu masalah keperawanan adalah bukan subjektifitas dari Islam saja tetapi subjektifitas dari pasangan masing-masing. ”

 
Pengadilan negara tidak berkompeten atau tidak diperbolehkan untuk memeriksa dan mengadili norma-norma agama. Namun demikian pengadilan negara berhak memeriksa apabila norma agama tersebut sudah menjadi fakta. Sebagai contohnya ada kasus di SD bahwa ada perempuan yang memakai hijab dan mempertahankan memakainya hijabnya di sekolah. Kasus ini menjadi pelanggaran di sekolah dan akhirnya sampai ke pengadilan. Hakim saat itu tidak ingin mengambil intepretasi dari kewajiban alquran yang mewajibkan memakai hijab.

 

Bagaimana dengan pengertian agama bagi Eropa ?. Ada pengertian sempit dan luas. Tetapi saya ingin memberikan definisi yang tengah-tengah yaitu memberikan kesempatan orang untuk mempraktikkan apa yang dia yakini. Politik dan identitas keagaamaan. Tidak ada kolom agama di kartu identitas. Kebebasan beragama itu sangat dilindungi. Politisi yang mengemukakan pendapatnya sangat dilindungi juga. Tetapi jika partai politik berbasis agama yang bertendensi untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negara, maka hal tersebut dibatasi bahkan dilarang. Ada satu contoh yaitu Kisah Pak Gunduz ketika dalam debat di Tv Turki memberikan argumentasinya bahwa jika Sharia menjadi hukum maka semua aspek akan bagus. Tapi ketika di akhir debat dia sudah ditunggu oleh Jaksa dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah hate speech di mana dalam hukum internasional adalah perbuatan yang melanggar hukum karena mengandung kebencian terhadap agama, rasis dan diskriminasi.

Tetapi ketika pemuka agama mengatakan bahwa tindakan nikah sejenis, atau aborsi adalah tindakan amoral, maka negara juga menghormati pendapat dari pemuka agama tersebut.

PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI BEKAL SARJANA HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

Gd. FSH, Berita FSH Online – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah menyelenggarakan Pelatihan Mediasi pada Selasa-Rabu (11-12/4) di Aula Madya Lt. 1 UIN Jakarta. Menurut Hidayatulloh, S.H., M.H., Koordinator Laboratorium Hukum Ekonomi FSH, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi mahasiswa semester 8 agar mampu menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan pendekatan alternatif yaitu mediasi yang mengutamakan win win solution.

Selama 2 hari mulai pukul 09.00-16.00 WIB, peserta yang berjumlah 125 orang diberikan materi tentang Pengantar Konflik, Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa, Pengertian, Tahapan dan Keterampilan Teknik Mediasi, dan Implementasi PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tidak hanya aspek teori yang disajikan dalam pelatihan, peserta mendapatkan kasus sengketa perusahaan tambang dari pemateri dan diwajibkan membuat simulasi mediasi. Dalam sebuah kelompok, ada yang berperan sebagai mediator dan yang berperan sebagai para pihak yang bersengketa.

Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Indonesian Institute of Conflict Transformation (IICT), salah satu lembaga pelatihan mediasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI. Para pemateri adalah mediator bersertifikat dan memiliki pengalaman praktis antara lain: Sri Mamudji, S.H., M.L.L., Siti Megadianty Adam, S.H., M.E.L., Diarani O Thamrin, S.H., dan Mohammad Noor, S.Ag.

Waktu 2 hari terlalu singkat untuk sebuah pelatihan mediasi, namun para peserta merasakan manfaat yang berharga baik secara teori dan praktik. Idealnya pelatihan mediasi profesional membutuhkan waktu 40 jam. Meskipun begitu, pelatihan singkat ini dapat menjadi pengalaman bagi calon Sarjana Hukum yang akan berkarya di masyarakat kelak.