FSH UIN Jakarta Undang Dekan Se-Indonesia Rumuskan DIM RUU Jabatan Hakim

Auditorium Prof Harun Nasution, Berita FSH Online – menindak lanjuti PMA 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik dan merespon rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan hakim, Fakultas Syariah dan Hukum selenggarakan seminar dan lokakarya nasional (Semiloka), (21-22/3).

Semiloka ini mengundang beberapa pejabat terkait yang langsung terlibat dengan PMA tersebut maupun RUU yang sedang digodok ini, seperti Prof. Dr. Nizar Ali, M.A. (Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam), Dr. Suhadi, S.H., M.H. (Juru Bicara Mahkamah Agung/Ketua IKAHI), Arsul Sani, S.H., M.Si. (Anggota Komisi III DPR RI), Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, S.H. (Mantan Hakim Agung MA RI/Guru Besar FSH UIN Jakarta, dan di moderator oleh Achmad Cholil, S.H., LL.M. (Badilag MA RI).

Peserta pada kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,  ketua program studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Syariah se Indonesia yang juga turut hadir sekaligus menghadiri pertemuan Asosiasi Program Studi yang juga pengurusnya disahkan pada acara tersebut.

Kegiatan ini di rancang untuk menindaklanjuti dan sekaligus sosialisasi kepada khalayak ramai terkait perubahan gelar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang sebelumnya Sarjana Syariah (S.Sy) menjadi Sarjana Hukum (S.H) yang tertuang pada PMA 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik.

Perubahan gelar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum merupakan angin segar bagi para mahasiswa dan calon lulusannya. Hal ini menjadikan tidak lagi ada perbedaan antara lulusan Fakultas Syariah dan Hukum dengan lulusan Fakultas Hukum pada umumnya.

Namun, kabar baik tersebut sedikit terganggu dengan adanya RUU Jabatan Hakim yang didalamnya mengatur mengenai syarat calon hakim agama harus bergelar sarjana syariah, sedangkan di Fakultas Syariah dan Hukum tidak ada lagi gelar tersebut kecuali para alumninya. Masalah ini kemudian dibahas dalam semiloka dengan menghasilkan daftar inventaris masalah yang ada dalam RUU Jabatan Hakim yang nantinya menjadi masukan bagi DPR RI untuk menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini selain menjadikan pertemuan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta juga sekaligus memikirkan bagaiman prosfek lulusannya dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) bisa eksis didunia luar secara umum, (22/2). [] IH.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *