RAKER FSH : Bantu Tingkatkan Status UIN Jakarta Menjadi PTN-BH

Bandung, Berita FSH Online – Sebagai rutinitas tahunan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan rapat kerja (Raker) pimpinan bertempat di Wisma Kementrian Pekerjaan Umum Bandung Jawa Barat, (23-24/2). Raker FSH pada tahun ini dikemas dengan kondisi yang berbeda dengan melibatkan pegawai yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Selain Raker, FSH juga memberikan pemahaman kepada para pegawainya agar tampil prima dalam melayani baik dibidang akademik dan admnistrasi umum kepada mahasiswa maupun dosen.

Raker FSH kali ini bertemakan “Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Melalui Berbagai Kebijakan Menuju Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)”. Tema ini juga sangat berkaitan dengan misi UIN Jakartata tahun ini untuk beralih status dari perguruan tinggi badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH).

Dalam raker ini FSH sebagai salah unit di lingkungan UIN Jakarta mencoba membantu mewujudkan misi UIN Jakarta menuju perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) dengan memaksimalkan program-program yang akan dilaksanakan di lingkungan FSH satu tahun kedepan.

Sebagai perguruan tinggi yang senantiasa tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu berupaya memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan perolehan-perolehan mutu yang didapat untuk menuju tataran yang lebih baik lagi.

Dekan FSH dalam sambutannya menyampaikan, “mari kita bersama bantu UIN Jakarta untuk meningkatkan status PTN-BLU menjadi PTN-BH, hal itu dapat kita wujudkan dengan memaksimalkan berbagai program yang ada satu tahun kedepan,” tambahnya lagi, (23/2).

Secara periodik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai hal penyelenggaraan perguruan tinggi, tetapi dirasa masih tetap diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Terlebih, adanya upaya mentransformasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari PTN-BLU ke PTN-BH. [] IH

FSH UIN Jakarta Undang Dekan Se-Indonesia Rumuskan DIM RUU Jabatan Hakim

Auditorium Prof Harun Nasution, Berita FSH Online – menindak lanjuti PMA 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik dan merespon rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan hakim, Fakultas Syariah dan Hukum selenggarakan seminar dan lokakarya nasional (Semiloka), (21-22/3).

Semiloka ini mengundang beberapa pejabat terkait yang langsung terlibat dengan PMA tersebut maupun RUU yang sedang digodok ini, seperti Prof. Dr. Nizar Ali, M.A. (Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam), Dr. Suhadi, S.H., M.H. (Juru Bicara Mahkamah Agung/Ketua IKAHI), Arsul Sani, S.H., M.Si. (Anggota Komisi III DPR RI), Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, S.H. (Mantan Hakim Agung MA RI/Guru Besar FSH UIN Jakarta, dan di moderator oleh Achmad Cholil, S.H., LL.M. (Badilag MA RI).

Peserta pada kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,  ketua program studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Syariah se Indonesia yang juga turut hadir sekaligus menghadiri pertemuan Asosiasi Program Studi yang juga pengurusnya disahkan pada acara tersebut.

Kegiatan ini di rancang untuk menindaklanjuti dan sekaligus sosialisasi kepada khalayak ramai terkait perubahan gelar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang sebelumnya Sarjana Syariah (S.Sy) menjadi Sarjana Hukum (S.H) yang tertuang pada PMA 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik.

Perubahan gelar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum merupakan angin segar bagi para mahasiswa dan calon lulusannya. Hal ini menjadikan tidak lagi ada perbedaan antara lulusan Fakultas Syariah dan Hukum dengan lulusan Fakultas Hukum pada umumnya.

Namun, kabar baik tersebut sedikit terganggu dengan adanya RUU Jabatan Hakim yang didalamnya mengatur mengenai syarat calon hakim agama harus bergelar sarjana syariah, sedangkan di Fakultas Syariah dan Hukum tidak ada lagi gelar tersebut kecuali para alumninya. Masalah ini kemudian dibahas dalam semiloka dengan menghasilkan daftar inventaris masalah yang ada dalam RUU Jabatan Hakim yang nantinya menjadi masukan bagi DPR RI untuk menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini selain menjadikan pertemuan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta juga sekaligus memikirkan bagaiman prosfek lulusannya dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) bisa eksis didunia luar secara umum, (22/2). [] IH.

Seminar dan Lokakarya Nasional

PROSPEK PROFESI HAKIM DAN LULUSAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA

20 – 21 Februari 2017 di Auditorium Prof. Harun Nasution UIN JAKARA

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Panitia an. Hidayatulloh, M.H (085781516768) dan Indra Rahmatullah, M.H (081284951026).